Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
DPRD Jawa Barat mengusulkan agar APBD Provinsi Jawa Barat direvisi. Hal tersebut seiring dengan pandemi virus corona yang memerlukan anggaran cukup besar dan penanganan secara serius.
Anggota DPRD Provisi Jawa Barat Daddy Rohanady mengusulkan revisi terbatas pada APBD Provinsi Jabar. Ia mengusulkan pengurangan secara khusus anggaran penanganan situ yang mencapai Rp 396 miliar pada APBD murni 2020.
Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berencana merombak APBN dan memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar melakukan perombakan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
"Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk memperbaiki situ-situ dan penataan taman di tepi Kalimalang. Itu dilakukan dengan asumsi akan menambah wisatawan ke Jabar," kata Daddy ketika dihubungi via telpon selulernya, Senin (23/3/2020).
Baca Juga: Social Distancing Gak Berlaku di Jabar?
Baca Juga: Begini Cara Kerja Alat Pendeteksi Corona yang Lebih Aman
Daddy juga menyebutkan, penataan objek daya tarik wisata (ODTW) memang sangat bermanfaat guna menarik wisatawan. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, dimana wabah corona merajalela, tentunya itu menjadi kurang efektif.
Seperti kita ketahui, hari-hari belakangan ini berita tentang virus corona (covid-19) seolah tiada henti. Berbagai media cetak maupun online selalu memberitakan virus corona. Bahkan, media elektronik sejak mulai siaran hingga tutupnya secara terus-menerus memberitakan virus yang bermula dari Wuhan, China tersebut.
"Apakah alokasi anggaran untuk penataan ODTW masih relevan di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin kita masih berharap ada peningkatan jumlah wisatawan datang ke Jabar? Wisatawan lokal saja tak diizinkan, apalagi dari luar daerah dan luar negeri?" tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, anggaran dalam APBD Jabar untuk tahun anggaran 2020 memang belum sepenuhnya berjalan. Namun yang pasti, di dalam APBD murni 2020 hanya ada Rp 25 miliar untuk dana on call. Padahal, Jabar ditimpa bencana banjir dan longsor parah sejak awal tahun ini.
Menurutnya, bisa dipastikan anggaran penanggulangan bencana tersebut tidak akan mampu membendung merebaknya Covid-19 di Jabar. Maka, tidak aneh kalau lantas banyak pihak mempertanyakan langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Jabar untuk mencegah pandemi Corona. Untuk itu ia mengimbau Gubernur Jawa Barar, Ridwan Kamil dan Badan Anggaran menyepakati pergeseran anggaran tersebut.
"Dana on call yang hanya Rp 25 miliar pasti tidak akan cukup untuk membendung merebaknya Covid-19. Tidak aneh kalau kemudian Jabar menjadi zona merah. Ini butuh penanganan segera demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
