Komisi V: Jangan karena Virus, Masyarakat sampai Kelaparan. Ini Tanggung Jawab Pemerintah!

Disinggung mengenai wacana pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2020 dimana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi mitra kerja Komisi V, Syafiuddin mengatakan pemerintah harus membuat kajian yang komprehensif sebelum memutuskan untuk melarang atau membatasi mudik Lebaran.

"Pemerintah tidak seharusnya hanya melihat dari satu sisi, tapi harus ada alasan komprehensif. Bagaimana dari sisi ekonominya. Harus tajam pemerintah menganalisasi itu. Ini kan masih ada rentan waktu dua bulan, harus ada solusi dari pemerintah. Kalau pelarangan mudik secara total harus ada solusinya sehingga masyarakat memahami. Misalnya gencarkan sosialisasi. Beri masyarakat pemahaman," katanya.

Baca Juga: Jokowi Ajak G20 Perangi Covid-19 dan Ancaman Resesi Global

Syafiuddin mengatakan jika ternyata tren wabah ini terus meningkat, maka pihaknya mendukung kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk membatasi atau melarang sepenuhnya mudik Lebaran.

"Sementara kita melihat dari data wabah ini meningkat atau tidak. Kedua posisi larangan mudik itu dari daerah mana saja. Seumpama di Jakarta kan memang pusatnya wabah, mungkin kalau ini untuk kepentingan bersama gak masalah dilarang mudik. Namun, nanti kalau ada tren penurunan dari grafik mewabahnya virus ini, mungkin opsi kedua bisa diambil. Misalnya boleh mudik tapi tidak dengan angkutan umum tapi dengan mobil pribadi," katanya.

Syafiuddin menyarankan agar dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak hanya melarang saja, namun harus dibareng sosialisasi secara masif sehingga masyarakat bisa mengerti bahwa kebijakan tersebut diambil untuk keselamatan bersama.