Mitra Prakerja Dipilih Tanpa Tender, DPR: Jangan Sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil

Kontroversi Program Kartu Prakerja tampaknya belum bisa rampung dengan cepat, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini menyoroti proyek tersebut.

Dewan bahkan sekalian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tengara penyelewengan dalam proyek Kartu Prakerja. Program yang sesungguhnya bagus dan patut didukung, DPR sepakat menilai, tetapi pelaksanaannya ibarat telah disabotase oleh oknum-oknum di lingkaran terdalam penguasa.

KPK memang bersikap normatif atas desakan Parlemen. Namun, badan antirasuah tidak menutup kemungkinan untuk penyelidikan yang lebih serius jika ditemukan bukti-bukti yang cukup. Komisi tidak akan ragu untuk menelisiknya jika memang diyakini, berdasarkan bukti, ada penyimpangan.

Baca Juga: PKS: Program Kartu Prakerja Sudah Jadi Ladang Proyek

Proyek dipenggal

Ancang-ancang KPK untuk menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek Kartu Prakerja mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Rabu lalu. Para politikus lintas partai, termasuk legislator partai pendukung pemerintah, kompak menyoroti proyek pemenuhan janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam pemilu tahun 2019.

Dana yang dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial bagi para pekerja korban PHK, pekerja sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19, atau pencari kerja itu memang Rp20 triliun. Namun, yang paling disoal yakni uang Rp5,6 triliun untuk program pelatihan kerja bagi 5,6 juta orang peserta.