Tak Ada Anggaran, Sri Mulyani Sebut DKI Butuh Bantuan Pusat untuk Bansos

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan sosial atau bansos bagi 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Sri Mulyani mengaku kabar itu diketahuinya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, akibat Pemprov DKI tak memiliki anggaran guna mengakomodir keperluan bansos tersebut.

Baca Juga: Duh! Bansos Anies Baswedan Dikritik Lagi...

"Laporan dari Menko PMK, DKI yang sebelumnya akan meng-cover 1,1 juta (KPM), tetapi karena mereka tidak punya anggaran, mereka minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," kata Sri Mulyani belum lama ini.

Hal inilah yang diakui Sri Mulyani membuat anggaran penanganan bansos bagi para warga terdampak Covid-19 menjadi bertambah. Sebab, mau tak mau pemerintah pusatlah yang harus menanggung beban anggaran bansos bagi 1,1 juta KPM tersebut.

"Jadi, kalau tadinya 1,1 juta adalah (tanggung jawab) DKI dan sisanya 3,6 juta itu (tanggung jawab) pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta di-cover oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku pihaknya belum memberikan rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan tanggung jawab ini. Dia hanya memastikan bahwa penambahan anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial yang mencapai Rp110 triliun.

"Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover," kata Sri Mulyani.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial, Sri Mulyani juga memastikan bahwa proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek sudah mencapai 80 persen.

"Data terakhir dari Kemensos, saat ini implementasinya sudah mendekati 80 persen. Karena presiden sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa sebelum lebaran, 100 persen harus sudah di-deliver," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta, 576 ribu KPM lainnya di wilayah Bodetabek. Bansos yang akan diberikan tersebut bernilai Rp600 ribu per bulan untuk tiap kepala keluarga selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020.