Gara-Gara Covid-19, Defisit APBN Diprediksi Tembus 6,27%

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam APBN 2020 akan jauh melebar dibandingkan proyeksi sebelumnya. Hal ini karena pemerintah memberikan anggaran tambahan demi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, defisit APBN 2020 akan menjadi Rp1.028,5 triliun atau mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Baca Juga: Dikeroyok Covid-19 & Minyak Sekaligus, Defisit APBN Memar-memar

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini merinci, pendapatan negara tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah yakni hanya menjadi Rp1.691 triliun. Adapun pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp286,6 triliun. 

"Belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, tetapi transfer ke daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menambah pos pengeluaran untuk stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.

"Untuk bisa mendanai defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," tuturnya.