Diskusi Berbau Rasial, BEM UI Harus Diberi Sanksi

Emelita juga mengatakan, ketika diskusi publik hanya ada narasumber satu pihak, maka perlu dievaluasi kegiatan tersebut agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat atau ranah publik. Diskusi yang baik perlu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak seperti diskusi #PapuanLivesMatter.  "Perlu ada pembanding dari pihak pro dan kontra," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wawan Hari Purwanto, Deputi-VII BIN, mengatakan bahwa kasus rasialisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan yang ada di Amerika. Hal tersebut tidak ada kaitannya. Perlu melihat situasi dengan proporsional, kasus Papua juga sudah selesai di ranah PBB. Mengkritisi tidak bermasalah, namun yang sudah disahkan tidak perlu dipermasalahkan kembali.

Baca Juga: Gelontorkan Rp139 Miliar, Orang Terkaya Dunia Dukung Black Lives Matter, Bukan All Lives Matter

Menurutnya, pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah membangun wilayah Papua dengan kecepatan tinggi dan infrastruktur yang lebih baik. Produk objek vital nasional dan sarana prasarana sudah ditujukan untuk masyarakat Papua.

Opini publik yang terus diusung perlu dipertimbangkan dengan baik, harus mengikuti aturan dan jangan sampai melanggar. Institusi UI sudah seharusnya memahami hal tersebut untuk mengadakan sebuah diskusi, harus diimbangi dengan kedua sisi, pro dan kontra, tidak hanya satu sisi.

"Saat ini kita menuju ke masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Solusi untuk pembangunan Papua ke depan untuk tampil lebih menarik dan menyejahterkan masyarakat Indonesia," tegas Wawan.