Beres Tambah Anggaran Pertahanan, Australia Serius Hadapi China

Australia meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengamankan kawasan Indo-Pasifik. Negara Kanguru itu diduga bakal lebih serius menyikapi ancaman dari China.

Dikutip AFP, kemarin, Australia meningkatkan anggaran pertahanannya sebanyak 40 persen menjadi 260 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 3.700 triliun dalam 10 tahun. Sebelumnya, Australia pada 2016 berjanji menganggarkan 195 miliar dolar Australia (setara Rp1.910 triliun) selama 10 tahun ke depan.

Baca Juga: Tokoh Komunis Rusia: Kesuksesan China Jadi Contoh Baik Bagi Dunia

“Kami ingin kawasan IndoPasifik yang bebas dari paksaan dan hegemoni. Kami menginginkan suatu kawasan di mana semua negara, besar dan kecil, dapat terlibat secara bebas satu sama lain dan dipandu aturan dan norma internasional,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam pidatonya di Canberra.

Meskipun Morrison tidak menyebut nama China, sikap Australia yang bersiaga di kawasan Pasifik dipandang sebagai sinyal bahwa Canberra berniat untuk bersikap lebih tegas dalam berurusan dengan Beijing dan tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

“China adalah suatu persoalan besar yang terus dibahas,” kata Sam Roggeveen, direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute yang berbasis di Sydney.

“Meskipun benar bahwa kita fokus pada kawasan kita, tetapi membeli rudal jarak jauh, terutama yang untuk sasaran di darat dapat mengundang tanggapan dari Beijing,” ujar Roggeveen.

Morrison mengatakan Australia pertama-tama akan membeli 200 rudal anti kapal jarak jauh senilai 800 juta dolar Australia (setara Rp7,86 triliun) dari Amerika Serikat.

Australia juga akan mempertimbangkan pengembangan rudal hipersonik yang dapat melakukan perjalanan setidaknya lima kali kecepatan suara.

Namun, belanja pertahanan Australia itu tidak akan banyak membantu perbaikan hubungan dengan China yang merupakan mitra dagang terbesarnya. Kedua negara saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik.

Setelah mengalami pukulan dari keputusan Australia pada 2018 untuk melarang masuknya jaringan broadband 5G dari Huawei China, hubungan bilateral kedua negara dalam beberapa bulan terakhir juga tegang usai Australia menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul pandemi virus corona.

Australia belakangan mempermasalakan praktik ‘pemaksaan ekonomi’ oleh China, di mana Beijing diduga menggunakan perusahaan teknologi seperti Huawei sebagai alat spionase untuk memperkuat posisi China dalam negosiasi bilateral.

“Kita harus hadapi kenyataan bahwa kita memasuki era baru yang cukup liar,” sambung Morrison.

“Selain menghadapi pandemi Covid-19 di dalam negeri, kita juga perlu mempersiapkan diri pada masa-masa usai Covid-19. Di mana dunia merupakan kawasan yang serba kekurangan, berbahaya dan kacau,” lanjutnya.