Bukan Omong Kosong! Jokowi Akan Copot Menteri Tak Kompeten pada..

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, diprediksi akan benar-benar terjadi. Setelah ancaman itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para menterinya di Istana Negara pada rapat kabinet paripurna 18 Juni 2020.

Dalam rapat yang awalnya berlangsung tertutup dan baru disiarkan pada 28 Juni itu, Jokowi terlihat kecewa dengan kinerja jajarannya, mulai dari penyaluran bantuan sosial, hingga soal penyerapan anggaran kesehatan RP75 triliun yang baru terserap 1,53 persen. Kepala Negara pun mengaku, reshuffle sudah dipikirannya melihat buruknya kinerja menteri.

Baca Juga: Jokowi Tak Akan Berani Congkel Kursi Menteri Prabowo?

Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman, meyakini bahwa reshuffle akan terjadi dan Presiden Jokowi tidak sekedar mengumbar ancaman itu.

"Saya kira ancaman itu kemungkinan benar karena Presiden tak mungkin mempertaruhkan reputasi kinerja kabinetnya. Selain itu, ancaman dan teguran dalam rapat kabinet tentu bentuk pengakuan pemerintah Jokowi bahwa kinerja kabinet dalam penanganan Covid-19 lambat sehingga mau tak mau harus melakukan reshuffle," kata Arif , Sabtu 4 Juli 2020.

Pengakuan Kepala Negara terhadap kinerja jajarannya yang buruk, kini sudah diketahui publik. Walau sebelumnya publik juga menyadari kalau kerja pemerintah tidak efektif. 

Baca Juga: Amien Rais Soal Menteri Jokowi: Makan Enak, Nginap di Hotel Mewah

"Untuk mendongkrak kinerja pemerintah saat ini, memang tidak ada pilihan melakukan reshuffle," lanjut Arif.

Menurut dia, dalam melakukan reshuffle tentu Presiden Jokowi akan melakukannya dengan berbagai pertimbangan. Soal kinerja bukan menjadi faktor tunggal menurutnya. Tapi faktor politis juga akan menjadi unsur penting dalam keputusan tersebut.

Terutama menurutnya adalah power sharing, antara partai pengusung dan pendukung hingga dengan relawan yang pada Pilpres 2019 lalu turut mendukungnya.

"Jika kemudian melihat pengalaman selama ini kebiasaan dilakukan bulan Juli-Agustus, reshuffle saya kira itu soal momentum karena telah melihat dan mengevaluasi kinerja menteri yang bakal di copot," katanya.

Pada periode 2014-2019, Presiden Jokowi setidaknya melakukan dua kali reshuffle kabinet. Yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Arif mengamini, bahwa memang Jokowi memiliki alasan kuat jika reshuffle dilakukan pada juli ini atau mungkin agustus.

Reshuffle pada juli atau agustus, menurutnya memiliki alasan logis karena kinerja menteri sudah mulai bisa diukur. Sebab pada bulan-bulan itu, menteri kabinet sudah bekerja hampir satu tahun, dan memang layak dievaluasi.

"Politis bulan Juli-Agustus jika jabatan menteri merupakan sebuah konsesi politik untuk parpol pendukung. Maka bisa dikatakan telah mendapatkan konsesi sepadan karena telah menjabat hampir setahun," jelasnya.