Tito Karnavian: Itu Bukan Uang Pribadi Menkeu, Tapi...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah-daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tidak mampu menyiapkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 menyiapkan bukti pendukung yang kuat. Sebab, tambahan anggaran bersumber dari APBN bukan dari kantong pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, 12 Kabupaten/Kota di Sulsel akan menyelenggarakan Pilkada 2020 yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, Sopeng Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, Barru, Selayar, dan Pangkajene Kepulauan.

Baca Juga: Tito Karnavian: Kalau Perlu Pakai Baju Astronot...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa secara umum dirinya memaklumi bila ada daerah di Sulsel yang kemampuan fiskalnya lemah sehingga tidak mampu menambah anggaran untuk pilkada. Dia akan membantu daerah tersebut agar mendapat dana transfer yang bersumber dari APBN.

Namun, Tito mengatakan daerah tidak mampu itu harus punya bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak sanggup menambah angggaran pilkada.

"Tapi tolong, daerah-daerah ini data pendukungnya kuat. Karena itu, bukan uang pribadinya Ibu Menteri Keuangan, tapi uang negara," ujarnya di Makassar, belum lama ini.

Tito mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 memang membutuhkan dana yang lumayan besar sebab dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu contoh, pandemi ini menyebabkan pos-pos anggaran pilkada bertambah yakni untuk pos anggaraan TPS.

"TPS yang semula 800 orang pemilih per TPS, saran dari Gugus Tugas dan Kemenkes untuk  dikurangi (jumlah orangnya). Supaya tidak terjadi penumpukan massa maka TPS-nya dikembalikan seperti tahun 2019, itu 500 per TPS," ujarnya.