Tito Karnavian: Itu Bukan Uang Pribadi Menkeu, Tapi...

Menurut dia, dibatasinya daya tampung per TPS pada Pilkada 2020 akan menambah jumlah TPS di setiap daerah termasuk juga petugas pengawas dan alat pelindung diri.

"Nambah TPS berarti nambah petugas penyelenggara, nambah petugas pengawas Bawaslu, nambah petugas pengamanan, nambah alat-alat untuk pilkada, nambah alat-alat untuk perlindungan dari Covid-19, baik penyelenggara maupun untuk para  pemilih," tuturnya.

Tito juga menyebut, sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mencairkan  anggarannya untuk pilkada dan ada juga yang belum mencairkan. Namun, dia kembali mengingatkan, selain anggaran yang telah dicairkan atau disiapkan untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 2019, daerah juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk TPS hingga alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan pemilih.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam laporannya menyampaikan, Kemendagri tidak perlu risau soal anggaran pilkada di 12 kabupaten/kota di Sulsel. Persoalan itu diklaimnya sudah tertangani dengan baik.

"Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga mem-back up KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test," ujarnya.

Nurdin mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan 12 kabupaten/kota di Sulsel untuk memutus rantai pandemi Covid-19. Salah satu yang akan menjadi fokus pemprov adalah di Kota Makassar.

"Jika Makassar selesai Covid-19 maka 80 persen permasalahan selesai. Sebab, Makassar merupakan episentrum penyebaran," bebernya.

Ia pun berharap pilkada bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer.

"Sulsel kami harapkan penyelenggaraan pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau," tandasnya.