Keran Ekspor Lobster Dibuka, Karding Minta Kuota Tangkap Diawasi

Sementara itu, Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut, Effendy Wong, mengaku optimistis budidaya lobster dalam negeri bisa berkembang. Menurutnya, PR Pemerintah ke depan adalah memfasilitasi semua kebutuhan dasar dalam proses produksi. Effendy juga mencontohkan apa yang telah dilakukan dengan masyarakat selama ini bisa menjadi model yang bisa diadopsi.

“Saya ini sudah puluhan tahun bergelut dalam budidaya lobster, jadi paham betul tantangan dan kendala yang mesti dihadapi. Sebenarnya Indonesia punya potensi menyaingi Vietnam. Syaratnya pertama tidak buka kran ekspor benih dan yang kedua mari kembangkan riset untuk teknologi budidayanya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah semestinya bisa memanfaatkan sumber daya ini di dalam negeri karena nilai tambahnya tinggi. “Sebenarnya gampang menyaingi Vietnam, tinggal setop ekspor benih maka usaha di Vietnam akan turun drastis,” ungkap Effendy.

Berkaitan dengan kondisi stok lobster di WPP-RI, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip, Suradi WS, meminta agar dalam pengelolaan sumber daya lobster memperhatikan kondisi status kerentanan stok. Menurutnya, ini menjadi syarat mutlak untuk menjamin sumber daya yang lestari. Ia juga mengimbau, KKP melakukan kajian yang lebih komprehensif sehingga menjadi dasar dalam upaya pemanfaatan, termasuk untuk budidaya.

"Saya ingin menegaskan eksploitasi sumber daya lobster yang tidak terukur akan mengancam keseimbangan stok. Hasil kajian stok di WPP RI yang dilakukan oleh Komisi Kajian menunjukkan kondisi stok yang sangat memprihatinkan atau over eksploitasi. Ini jadi warning bagi kita untuk betul- betul melakukan pemanfaatan secara terukur,” kata Suradi.

Wakil Dewan Penasehat Perkumpulan Nelayan dan Pembudidaya Lobster Agus Priyono mengatakan, saat ini, China masih menjadi importir terbesar lobster hasil budidaya. Indonesia dinilai memiliki tantangan berat terutama dalam mendorong daya saing produk yang saat ini masih kalah jauh dari Vietnam sebagai kompetitor utama.

”Kami justru menemukan fakta bahwa ekspor ilegal ini masih terus terjadi. Oleh karenanya, pengawasan ini benar benar harus ditegakkan,” katanya.