Menkop Teten Masduki Sedih Berat Gara-Gara...

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, cita-cita koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia belum tercapai lantaran dua aspek yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang menjadi anggota koperasi dan rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

"PBB mencatat bahwa rata-rata 16,31 persen penduduk dunia menjadi anggota koperasi. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri angka partisipasi tersebut masih lebih rendah di kisaran 8,41 persen," ujar Teten, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Menkop Teten: Pelaku UMKM yang Masuk Marketplace Baru 13%

Ia mengatakan kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia pada 2019 baru sebesar 0,97 persen. Angka tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi koperasi terhadap ekonomi dunia, yaitu sebesar 4,30 persen.

"Kondisi ini disebabkan oleh kendala terkait regulasi, manajemen dan SDM, akses pembiayaan, dan pengawasan," katanya.

Menurutnya, koperasi secara umum telah memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia di mana 123.048 unit koperasi mampu mendorong pembentukan 5,54 persen rasio PDB secara nasional serta menyerap 0,45 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.

Tetapi, dari total jumlah koperasi tersebut, saat ini masih didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan Pinjam yang mencapai 59,9 persen serta terkonsentrasi di Pulau jawa mencapai 46,5 persen.

"Di sisi produktif khususnya sektor pangan, sayangnya baru 13.821 unit yang bergerak di sektor pangan atau setara 11,23 persen dari total koperasi dengan kontribusi omzet sebesar 7,27 persen terhadap total omzet koperasi di Indonesia," imbuhnya.

Untuk mendukung pengembangan koperasi yang lebih fokus dan terarah tersebut, Kementerian tengah menyusun konsep Arsitektur Pengembangan Koperasi Indonesia ke depan. Tujuannya untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, modern, berdaya saing, dan mendukung UMKM melalui empat pilar kebijakan yang berfokus pada infrastruktur, profesionalisme tata kelola koperasi, pembiayaan dan kapasitas usaha, serta pengawasan dalam konteks pembinaan terhadap koperasi.

"Dalam arsitektur tersebut, pengembangan koperasi, kami arahkan agar sejalan dan mendukung pengembangan UMKM sehingga akses UMKM terhadap permodalan, pasar, dan teknologi menjadi lebih luas, serta dampak ekonomi yang diberikan koperasi dan UMKM dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar baik terhadap anggota maupun ekonomi Indonesia," ujar Teten.

Menurutnya, setiap pilar kebijakan tersebut akan didukung oleh pencapaian 24 rencana aksi strategis (strategic actions), terdiri dari empat aksi strategis pada pilar infrastruktur, enam pada pilar profesionalisme tata kelola koperasi, tujuh pada pilar pembiayaan dan kapasitas usaha, serta tujuh pada pilar pengawasan. 

"Ke-24 aksi strategis secara bertahap diformulasikan untuk dicapai dalam rentang waktu sampai dengan tahun 2024," terangnya.

Ia menjelaskan hal-hal yang bersifat fundamental, seperti penguatan regulasi, publikasi data, literasi, penyusunan model bisnis usaha koperasi, penguatan permodalan, akses pasar, serta penilaian kesehatan dan kepatuhan dalam konteks pembinaan koperasi, ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020.