Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kewajiban atau utang pemerintah meningkat Rp422,7 triliun dalam satu tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, peningkatan itu terjadi pada 2019 dibandingkan 2018 seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RUU P2 APBN) 2019.
"Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,2 triliun, meningkat Rp422,7 triliun atau 8,6% dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2018. Peningkatan kewajiban pemerintah pada 2019 sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Dia melanjutkan kebutuhan utang itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: DBS Bicara Tantangan Ekonomi dan Politik: Indonesia Masih Kuat
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, peningkatan utang tersebut sebagian besar disebabkan oleh penerbitan surat utang negara.
"Perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2019, menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global karena dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara di dunia," katanya.
Menkeu menambahkan, perekonomian Indonesia 2019 mampu tumbuh 5,02%, atau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,17%.
"Berdasarkan data Asian Development Outlook pada April 2020, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
