Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
"Walau BPK menyatakan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan ketidakpatuhan tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019. Namun menurut kami, ini adalah catatan minor yang seharusnya sudah diperbaiki, mengingat beberapa diantaranya telah ada direkomendasikan pada tahun 2018. Untuk itu Gubernur harus lebih serius memperbaiki catatan BPK tersebut agar tak terulang kembali," jelasnya.
Selanjutnya, catatan kedua F-PKS yakni mengenai laporan realisasi anggaran, dimana terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih tinggi sebesar Rp. 3,26 triliun atau sekotar 9,13% dari yang dianggarkan. Tingginya SILPA membuat banyak program dan kegiatan yang dilakukan tidak optimal, sehingga fungsi utama pemerintah memberikan pelayanan publik dapat terganggu.
"Angka SILPA diatas Rp3 triliun ini mengulangi tahun 2018. Entah disengaja atau tidak, ini tidak baik, karena sejatinya Pemerintah Daerah tidak seperti perusahaan yang mencari laba, melainkan fokus pada pemenuhan kesejahteraan rakyat, sehingga seharusnya diminimalisir angka SILPA tersebut." tegasnya.
Selain itu, menurut Iwan, F-PKS juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya Rp. 2,53 triliun dari Rp. 3,26 triliun yang dianggarkan. Juga realisasi belanja transfer ke kabupaten/kota yang masih rendah sebesar Rp. 13,39 triliun dari anggaran Rp. 14,38 triliun.
"Rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di daerah khususnya pembangunan maupun infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu seperti jalan dan jembatan," ujarnya.
Iwan menambahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 masih belum menunjukkan sisi keterkaitan dengan capaian visi-misi Gubernur yang ingin menjadikan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin. Laporan pertanggungjawaban masih mengandung program kegiatan yang bersifat rutinisme yang terus berulang dan tidak memiliki dampak signifikan bagi capaian kemajuan Jawa Barat.
"Gubernur seharusnya mampu menyajikan data keterhubungan antara pelaksanaan APBD 2019 dengan janji visi-misi yang telah diucapkan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
