"Penyerapan anggaran rendah, termasuk sektor kesehatan dan bansos bermasalah, sistem belanja APBN tidak berubah meskipun situasi tidak normal. Hal ini terlihat pada penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga yang pada Mei tumbuh -6,1% (yoy)," kata Akhmad.
Karena itu, implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional perlu lebih fokus pada eksekusi yang lebih cepat. Mengingat kasus Covid-19 masih menunjukkan tren peningkatan, maka kebijakan penangan kesehatan perlu menjadi fokus utama kebijakan fiskal pemerintah.
"Selain itu, pemerintah perlu membenahi alokasi belanja perlindungan sosial, di antaranya memperbaiki mekanisme penyalurannya dan data penerimanya," tambahnya.
Sebagai informasi, per Juni 2020, dari total anggaran bansos yang mencapai Rp 203,90, realisasinya baru 28,6%. Rendahnya serapan tersebut terutama terjadi pada Program Kartu Pra Kerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti