Karena itu, ia pun mendorong KPK untuk melakukan penelusutan terkait dugaan KKN dalam penunjukan petinggi BUMN.
"Dan apabila benar, maka saya kira KPK berwenang untuk melakukan pengusutan terhadap kemungkinan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Kementerian BUMN," tukasnya.
Sebelumnya, Adian mengungkapkan pernyataan kontroversial yang menyebut semua direksi dan komisaris BUMN adalah titipan.
Bahkan, ia juga menyinggung peran mafia dalam proses penitipan jabatan tersebut.
"Semuanya titipan. Dari 6000-7200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," katanya, Kamis (23/7).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil