Kredit Foto: Antara/R Rekotomo
Menurut Mardani, untuk menjadi pemimpin, jejak prestasi seseorang harus diuji terlebih dahulu. Mardani mengambil contoh seperti yang terjadi pada putri Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Pengalaman politik dan kepempimpinan Puan, menurutnya, harus dijadikan contoh buat putra danmenantu Jokowi, karena memulai dari bawah.
"Saya agak memuji Ibu Puan Maharani. Sebelum ketua DPR kan sempat ketua Bapilu (PDIP) Jawa tengah. Kemudian maju DPR, kemudian jadi Menko (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," kata Mardani.
Dengan proses berjenjang itu, menurutnya, tidak ada masalah jika kemudian anak seorang yang pernah menjadi pejabat negara juga ikut dalam kontestasi pemilu. Seperti Puan ini. Bukan yang tanpa pengalaman sedikit pun mengurus organisasi masyarakat, karena orangtua punya kekuasaan, tiba-tiba maju kontestasi.
"Yang tidak tepat pandangan saya dan ini berbahaya ketika prosesnya instan. Tiba-tiba saja dia langsung maju dan bertanding (jadi kepala daerah). Padahal kalau bisa ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI, sehingga ada urusan publik yang diurus. Karena ketika kita mengurus urusan publik, itu ada banyak dinamika," jelas Mardani
Jika praktik politik dinasti seperti yang terjadi saat ini terus dilakukan, menurutnya, maka akan berdampak buruk pada demokrasi di Tanah Air. Maka dari itu, menurut dia, ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pemilu di Indonesia saat ini.
"Jadi pandangan saya, dinasti politik ini buruk dan residu demokrasi. Karena itu kita harus mengoreksinya di RUU Pilkada yang akan datang," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
