Ketika pemerintahan berganti ke Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo, keluarlah Perpres No. 117 Tahun 2015 tetang perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2014. Inti perubahan dalam perpres itu bahwa target ruas yang dibangun bukan lagi 4 ruas dari 24 ruas tol yang akan dibangun, tetapi menjadi 8 ruas. Dari Perpres itu pulalah, pemerintah menunjuk PT Hutama Karya sebagai penggarap Tol Trans Sumatra.
Lima tahun berjalan, perusahaan pelat merah ini telah menyelesaikan pembangunan jaringan tol Trans Sumatra sepanjang 500 kilometer. Dari jumlah itu, sepanjang 368 km telah beroperasi penuh. Beberapa ruas tol tersebut antara lain ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 km, Terbanggi-Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km, serta ruas Medan Binjai (Medbin) seksi 2 dan 3 sepanjang 17 km.
Baca Juga: Hutama Karya Target Trans Sumatera 500 Km Beroperasi Akhir 2020
Pada tahun ini, Hutama Karya melanjutkan pembangunan Trans Sumatra untuk beberapa ruas prioritas seperti ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan progres konstruksi 97% secara rata-rata, disusul ruas Sigli-Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 km dengan progres konstruksi 99%.
Kementerian PUPR sendiri menargetkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan periode 2020 hingga 2024, Jalan Tol yang akan terbangun di seluruh Indonesia mencapai 2.500 km. Sebagian ruas yang ditargetkan tersebut, sekitar 2.000 km meliputi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang ditargetkan keseluruhannya dapat selesai konstruksi pada 2024 mendatang.
Transformasi Hutama Karya
Wawancara Warta Ekonomi dengan Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Hutama Karya saat penugasan tersebut diterima, mengungkapkan bahwa untuk melaksanakannya perusahaan yang didirinkan di era kolonial bernama Hollandsche Beton Maatstchappij yang berganti nama jadi Perusahaan Negara (PN) Hutama Karya pada 1960 ini harus melakukan transformasi diri karena adanya perubahan lingkungan strategis bisnis setelah mendapatkan penugasan tersebut.
Berbekal Perpres itu pula, status PT HK pun menjadi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebagai BUJT, tugas PT HK mencakup pendanaan, perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Jalan tol Trans Sumatra terbagi atas 17 ruas dengan 11 ruas menjadi prioritas untuk digarap. Transformasi itu merubah pula positioning perusahaan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) menjadi pengembang infrastruktur multibisnis.
Adapun lima core business perusahaan yang akan digarap yakni: pertama, bisnis penugasan sebagai BUJT (investor dan pengelola jalan tol). Kedua, bisnis PT HK existing seperti jasa konstruksi, properti, dan manufaktur. Ketiga, bisnis baru yang diinisiasi 2016-2020 seperti manufaktur geosintetik, kawasan industri, rest service area (RSA) terintegrasi, manufaktur perlengkapan jalan tol, dan fiber optic. Keempat, bisnis baru inisiasi 2020-2025 seperti kawasan industri, pipa gas, menara BTS telepon seluler, dan air baku. Kelima, bisnis baru yang belum ditentukan seperti fabrikator baja, rel kereta api, pengembang properti, rumah sakit, kawasan rekreasi, dan hotel.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Agus Aryanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum