Kredit Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Dia melanjutkan, ketersediaan dana yang begitu besar dan UU 2/2020, dapat menjadi stimulus penyelamatan ekonomi nasional disertai menjalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat mestinya mampu menjadi pilar kuat untuk bertahan dari turbulen dampak Covid-19 yang luar biasa.
"Jangan biarkan Presiden bekerja mati-matian sendiri, sementara menteri hanya menjalankan rutinitas tanpa prestasi," tandasnya.
Menurut dia, terpapar atau terkapar pilih pulih mana?. Itulah pertanyaan yang paling penting untuk dijawab oleh pembantu presiden. Keduanya mesti dikerjakan sejalan atau berbarengan. Namun dengan skala prioritas dengan melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui percepatan aliran dana dan penetapan kebijakan yang pro pada tumbuhnya usaha koperasi, UMKM dan BUMDes.
"Merekalah yang mesti di-bailout atau diselamatkan agar putaran ekonomi bergerak di tengah mayoritas masyarakat," tuturnya.
Selama ini, lanjutnya, terbukti sektor mikro mampu menjadi penyanggah ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis.
"Inilah perlunya sense of crisis yang sama antara para menteri dengan presiden. Menteri itu harus punya frekuensi, punya channel yang sama dengan Presiden Jokowi," tandasnya.
Mantan pimpinan Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat ini mengatakan, saat ini para menteri harus benar-benar fokus dan sepenuhnya menjalankan visi presiden. Tidak ada visi menteri. Apalagi menteri yang ingin membangun citra atau punya agenda untuk target politiknya pada 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
