Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kekecewaannya kepada menteri yang dianggap bekerja lamban dan berkinerja rendah dalam menghadapi dampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Kali ini, hal yang disoroti Jokowi mengenai sense of crisis para pembantunya di masa pandemi Covid-19 yang dianggapnya kurang dimiliki para menteri. Tercatat, sudah tiga kali Kepala Negara mengungkapkan kekesalannya tersebut pada rapat kabinet.
"Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).
Baca Juga: PKS ke Jokowi: Sekali Wajar, Berkali-kali Cenderung Sakit!
Baca Juga: Perpres Ini Terbit Marwah Jokowi Disebut Makin Kuat di Mata Hukum
Mendengar ungkapan kekecewaan Presiden Jokowi itu, Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo, HM Darmizal menilai Jokowi terlalu sabar dalam menghadapi pembantunya yang berkinerja rendah.
Seharusnya, kata dia, Jokowi mengganti pembantu yang tidak mampu mengimbangi kerjanya untuk segera memperbaiki keadaan.
"Presiden Jokowi marah, Rejo pasti kecewa. Mestinya pembantu Jokowi sudah bergerak lebih cepat, melaksanakan arahan presiden, mencari solusi, membuat terobosan yang cerdas agar Indonesia selamat dari krisis yang sudah melanda banyak negara di dunia," tutur Darmizal dalam keteranganya, Rabu (5/8/2020).
Dia melanjutkan, ketersediaan dana yang begitu besar dan UU 2/2020, dapat menjadi stimulus penyelamatan ekonomi nasional disertai menjalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat mestinya mampu menjadi pilar kuat untuk bertahan dari turbulen dampak Covid-19 yang luar biasa.
"Jangan biarkan Presiden bekerja mati-matian sendiri, sementara menteri hanya menjalankan rutinitas tanpa prestasi," tandasnya.
Menurut dia, terpapar atau terkapar pilih pulih mana?. Itulah pertanyaan yang paling penting untuk dijawab oleh pembantu presiden. Keduanya mesti dikerjakan sejalan atau berbarengan. Namun dengan skala prioritas dengan melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui percepatan aliran dana dan penetapan kebijakan yang pro pada tumbuhnya usaha koperasi, UMKM dan BUMDes.
"Merekalah yang mesti di-bailout atau diselamatkan agar putaran ekonomi bergerak di tengah mayoritas masyarakat," tuturnya.
Selama ini, lanjutnya, terbukti sektor mikro mampu menjadi penyanggah ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis.
"Inilah perlunya sense of crisis yang sama antara para menteri dengan presiden. Menteri itu harus punya frekuensi, punya channel yang sama dengan Presiden Jokowi," tandasnya.
Mantan pimpinan Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat ini mengatakan, saat ini para menteri harus benar-benar fokus dan sepenuhnya menjalankan visi presiden. Tidak ada visi menteri. Apalagi menteri yang ingin membangun citra atau punya agenda untuk target politiknya pada 2024.
"Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Maka semua harus bergerak sesuai cara yang sudah digariskan. Jangan punya agenda lain kecuali hanya menjalankan visi presiden atau minggir sekalian," ujar Darmizal.
Dia meyakini Presiden Jokowi ikhlas dan siap mempertaruhkan reputasinya. Jokowi dikatakannya tidak akan pernah letih mencintai bangsa Indonesia yang hebat ini. Namun, Jokowi juga harus dibantu tokoh yang semangatnya sama.
Untuk itu, kata dia, perombakan atau reshuffle kabinet adalah obat pahit yang dapat memperbaiki keadaan.
"Banyak tokoh ekonomi kerakyatan dan merakyat yang siap berjuang sejalan dengan Presiden Jokowi hingga 2024 yang sudah semakin dekat," tuturnya.
Menurut dia, kini saatnya pemulihan ekonomi dan kehidupan rakyat. "Presiden perlu menteri yang paham betul tentang tugasnya," ujar Darmizal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: