Kemudian, ia merincic sejumlah kegaduhan di kementerian Erick Thohir. Yakni, pertentangan soal data jumlah utang BUMN, penempatan TNI/Polri aktif sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN.
Tak hanya itu, kemudian logo baru BUMN di tengah pandemi COVID-19 dan video deklarasi capres 2024.
Bahkan, termasuk pembobolan kartu telepn genggam Denny Siregar sampai polemik seputar transparansi rekrutmen 6000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN.
“Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3.425 karyawan BUMN,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kegaduhan ini justru menambah beban pemerintah. “Kami kira Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi Presiden Jokowi,” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil