Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mantan Menteri Era Megawati Tawarkan Roadmap RI Maju-Berdaulat

Mantan Menteri Era Megawati Tawarkan Roadmap RI Maju-Berdaulat Kredit Foto: Antara/Antara
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sudah 75 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan kapasitas IPTEK kelas-3.

"Alias, belum menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan RI)," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.

Ia mengemukakan hal tersebut pada webinar FGD Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Menimbang 75 tahun Kemerdekaan RI: Antara Idealitas dan Realitas, Sabtu (15/8/2020).

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi dari Jokowi Kelewat Ambisius!

Rokhmin menguraikan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun; pengangguran dan kemiskinan: nelayan salah satu kantong kemiskinan; kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia; dan disparitas pembangunan antarwilayah: desa vs kota; Jawa vs Luar Jawa.

Selain itu, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan; deindustrialisasi; kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth; daya saing dan IPM rendah; serta  kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

"Saat ini, jumlah penduduk miskin 25,6 juta jiwa dan penduduk rentan miskin 69 juta jiwa, total 94,6 juta jiwa," ungkap mantan Menteri Perikanan dan Kelautan era Megawati Soekarnoputri ini seperti dikutip dari Republika.co.id.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu menyebutkan ada sejumlah penyebab kemunduran bangsa Indonesia. Yaitu, belum punya konsep (Roadmap dan Blueprint) pembangunan bangsa yang tepat dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan; dan sebagian besar persyaratan menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat belum terpenuhi.

Seperti kapasitas IPTEK, inovasi, entrepreneurship, kualitas SDM, daya saing, kedaulatan pangan dan energi, pemerataan kesejahteraan secara adil, transformasi struktur ekonomi, dan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development principles).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: