Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepercayaan publik terhadap sejumlah menteri sudah menurun. Sebut saja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Masalahnya, yang punya hak prerogatif untuk mengganti adalah Presiden. Kalau misalnya Presiden masih mempertahankan, tentu pertanyaan wajib kita arahkan kenapa masih mempertahankan," kata Burhanuddin.
Keputusan Jokowi tidak melakukan reshuffle, menurut Burhan, menimbulkna konsekuensi. Publik akan menilai kemarahan Jokowi kepada menterinya selama ini hanya gimik. Lama kelamaan publik tidak mempertanyakan kinerja para menteri ketika Jokowi marah lagi.
"Kemarahan itu akan kembali ke alamat pengirim. Artinya kemarahan makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti langkah konkrit," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: