Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan akan kembali menggelar demonstrasi menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi selama pandemi COVID-19.
Puluhan ribu buruh dikabarkan akan turun memadati depan Kantor Menko Perekonomian dan gedung DPR RI, Selasa (25/8/2020).
Baca Juga: Kenapa KSPI Hanya Menyerang Gojek?
Baca Juga: Puluhan Miliar buat Influencer, Demokrat: BPK Harus Audit!
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (24/8/2020).
Ia menilai omnibus law akan merugikan buruh karena menghapus upah minimum yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Tak hanya itu, regulasi tersebut juga memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil