Serapan Anggaran Rendah, Pemerintah Didesak Rombak Strategi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengkritik rendahnya realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melaporkan hingga 19 Agustus 2020, anggaran yang terserap baru mencapai Rp174,79 triliun atau 25,1% dari pagu yang tersedia.

Kamrussamad pun mendorong kepada pemerintah untuk melakukan terobosan dalam penyaluran anggaran PEN salah satunya dengan merombak skenario program yang dijalankan saat ini.

Baca Juga: APBN sebagai Pemantik Pertumbuhan Ekonomi

Ia menilai, peran pemerintah daerah dapat dioptimalkan untuk melancarkan pelaksanaan program PEN di samping menjadikan kementerian/lembaga dan badan usaha miliki negara sebagai lokomotif utama seperti strategi yang diterapkan saat ini.

"Pemerintah daerah bisa menjangkau UMKM, melakukan penetrasi perlindungan sosial, dan menahan laju penurunan daya beli. Namun, problem utamanya pemerintah daerah tidak punya dana karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan hal tersebut," ucapnya di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Sementara itu, untuk penyaluran dana PEN yang melalui perbankan, founder KAHMIPreneur itu meminta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. Hal ini supaya diketahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN.

"Karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, harus kita evaluasi," jelasnya. Kemudian untuk sektor kesehatan yang realisasinya baru 13,98%, ia mengusulkan agar dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR.

"Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa ditentukan mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah, mana yang harus isolasi," pungkasnya.