Presiden Prancis Emmanuel Macron telah membuat peta jalan bagi bagi politisi Lebanon menyangkut reformasi politik dan keuangan. Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, Prancis menganggap Lebanon perlu melakukan reformasi untuk membuka aliran bantuan luar negeri serta menyelamatkan negara itu dari berbagai krisis, termasuk kehancuran ekonomi.
"Makalah konsep sepanjang dua halaman itu disampaikan oleh duta besar Prancis untuk Beirut," kata sumber politik Lebanon.
Baca Juga: Presiden Prancis: Reformasi Lebanon atau Menderita Selamanya
Namun, sumber diplomatik di Elysee, kantor Presiden Macron, mengatakan tidak ada dokumen yang disampaikan kepada pihak Lebanon. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar.
Langkah-langkah yang diperlukan Lebanon itu termasuk audit bank sentral, penunjukan pemerintah sementara yang mampu memberlakukan reformasi mendesak, serta pelaksanaan pemilihan legislatif dini dalam satu tahun.
Pemerintah Lebanon saat ini, yang mulai menjabat pada Januari dengan dukungan dari gerakan Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, gagal membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapat dana talangan. Hal ini lantara ada kelambanan reformasi serta perselisihan soal ukuran kerugian finansial.
Perdana Menteri Lebanon telah menyatakan mundur usai ledakan besar di pelabuhan Beirut bulan ini, yang menewaskan sedikitnya 180 orang, melukai sekitar 6.000 lainnya dan menghancurkan ribuah rumah.
Pengunduran diri juga terjadi di tengah gelombang baru protes terhadap para elite politik atas korupsi yang sudah mengakar serta terkait tudingan salah urus. Kondisi itu telah menyebabkan Lebanon jatuh ke dalam jurang krisis keuangan.
"Prioritas harus diberikan pada pembentukan pemerintah dengan segera, untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang akan membuat Lebanon tenggelam lebih jauh ke dalam krisis," bunyi dokumen Prancis itu.
Dokumen tersebut mencantumkan empat sektor yang membutuhkan perhatian segera, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanganan oleh pihak berwenang terhadap pandemi Covid-19; rekonstruksi setelah ledakan 4 Agustus; reformasi politik dan ekonomi, serta penyelenggaraan pemilihan dini parlemen.
Makalah juga mencakup seruan bagi kemajuan dalam pembicaraan IMF dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut dana kemanusiaan internasional yang dijanjikan kepada Lebanon dalam beberapa pekan terakhir.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: