Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada sidang Kabinet Paripurna yang membahas penetapan RPJMN 2020-2024 tersebut Presiden menegaskan tidak ada tawar menawar dalam kasus Natuna. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Selain itu, dalam pertemuan itu Maruf Amin juga merasa heran karena tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet maupun rencana reshuffle kabinet.
"Bahkan fungsinya sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) untuk posisi pejabat negara diabaikan. Penjelasan Maruf Amin ini semakin membuat tim suksesnya gundah," imbuhnya.
Menurut dia, rencana Presiden Jokowi akan terganjal akibat protes pendukung Ma'ruf Amin. Sebab sebelumnya sejumlah calon menteri yang akan ikutan dalam reshuffle sudah dipanggil Jokowi.
"Ada yang bersedia dan ada yang menolak ditawarkan posisi menteri, dengan alasan pandemi Covid 19 membuat mereka tidak akan bisa bekerja maksimal. Tidak dilibatkannya Maruf Amin dalam proses rencana reshuffle ini membuat para pendukungnya melakukan protes. IPW berharap memanasnya suhu politik di tingkat elit kekuasaan ini harus cepat disikapi Presiden Jokowi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
