Kredit Foto: Freeport Indonesia
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah konsisten serta bersikap tegas dan berwibawa dalam menjalankan amanat UU Minerba sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud.
Diketahui, PT Freeport Indonesia meminta kepada pemerintah pembangunan pabrik smelter yang semula harus beroperasi pada 2023 mundur menjadi 2024.
Baca Juga: PDIP dan PKS Ternyata Bisa Bersatu
Wakil Direktur Utama PT Feeport Indonesia, Jenpino Ngabdi, menjelaskan hal ini dikarenakan kontraktor pembangunan smelter menyatakan tidak bisa membangun smelter apabila didesak pada 2023 mendatang.
Saat ini progress pembangunan smelter baru 5,86 persen. Padahal harusnya, memasuki semester kedua tahun ini target pembangunan smelter menginjak 10,5 persen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
