"Hasil studi seismik sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar," sambung dia.
Lanjutnya, ia juga mengkritik sikap Ahok yang disebutnya merasa paling benar sendiri. Menurutnya, Komisaris dan direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan.
"Ahok ini selalu teriak soal banyak 'maling' di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," ulasnya.
Ia pun meminta tidak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih, dan tidak pernah salah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil