Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta dinilai kurang efektif.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya (Gus Ahad) mempertanyakan hal itu, sebab untuk mendapatkannya dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akhirnya pihak Kementerian Tenaga Kerja tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji dibawah 5 juta," kata Gus Ahad kepada wartawan di Bandung, Jumat (18/9/2020). Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Nunggak? Di BRI Bisa Cicil Tunggakan, Lho!
Program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar. Oleh karena itu, Sekretaris DPW PKS Jabar ini meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program tersebut secara menyeluruh. Baca Juga: Banyak Orang Kehilangan Pekerjaan, Erick Thohir Pastikan Perpanjang BLT
"Bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan," tegasnya.
Dia mengaku meskipun bukan kewenangannya tetapi layak mengkritisi dan meminta adanya evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Saya meminta kepada Pemerintah Pusat, agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif. Yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan perbaikan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
