Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Isu Komunisme Digoreng Tiap Tanggal 30 September, Gubernur: Itu Sengaja

Isu Komunisme Digoreng Tiap Tanggal 30 September, Gubernur: Itu Sengaja Kredit Foto: Batara
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo menilai, polemik tentang komunisme yang muncul redup muncul kembali setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda Bangsa.

"Isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus dalam webinar tentang 'Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?' yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), di Jakarta, Selasa (29/9).

Agus menyadari, sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan gagasan dan pengalaman sejarah. Pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku, atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu.

Baca Juga: Agenda Deklarasi KAMI: Gatot Nurmantyo Pidato di Rengasdengklok 30 September

Kata dia memperdebatkan tentang PKI merupakan hal yang sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat. Dalam kesempatan itu, Agus menyebutkan paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Komunisme bertujuan mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu.

Dia pun menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak bisa disimpulkan sebagai bagian untuk memposisikan mana pihak yang salah dan mana yang benar. Agus juga mengingatkan jawaban tersebut juga tidak perlu proses akademik. Agus juga menilai mewarisi polemik itu hanya akan merugikan generasi muda. "Polemik semacam ini yang tidak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan," katanya Agus Widjojo.

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah sosok yang getol menyuarakan anti komunisme dan PKI. Ia bahkan baru-baru ini bermanuver kalau posisinya dicopot Presiden Jokowi karena meminta film G30S/PKI diputar dan diwajibkan untuk ditonton.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: