Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Din mengatakan, awalnya dia menulis surat terbuka sebagai kritik ke pemerintah karena dia khawatir dianggap menciptakan kegaduhan.
Namun, belakangan Din menilai justru sebenarnya pemerintah sendiri yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini. Tentu yang terakhir, adalah pengesahan UU Cipta Kerja yang mendadak dan dimajukan dari jadwal semula. Awalnya RUU itu akan dibawa ke paripurna 8 Oktober 2020, tapi tiba-tiba dimajukan pada Senin (5/10/2020).
Justru dengan langkah pemerintah yang tentu bersama DPR, kata Din, malah menimbulkan kegaduhan. Aksi-aksi penolakan sebelumnya membuktikan bahwa UU itu banyak yang tidak menyetujuinya.
Baca Juga: Politikus Senior PDIP Nasehati KAMI: Lagi Pandemi, Jangan Perkeruh Suasana!
Baca Juga: Gatot Dukung Buruh Mogok Nasional, Pengamat Endus Kepentingan Politik
"Kami tidak dapat memahami apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketakgaduhan atau sebaliknya justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri?" kata Din dalam suratnya, Selasa (6/10/2020).
Din heran dengan kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan sejumlah RUU untuk menjadi UU. Seperti sebelumnya UU Minerba, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19. Termasuk UU Cipta Kerja yang dinilai potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang lebih besar lagi.
"Sayangnya pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat," ujar mantan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
