Pemerintah bersama DPR, menurut Din, juga tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan, serta organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan. Ini juga menimbulkan kegaduhan, yang justru berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
"Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah, dan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak," ujar pria asal Sumbawa NTB itu.
Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak itu, menurut dia, bukan rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan. Tapi, pemerintah yang sesungguhnya penyebab kegaduhan itu. Sementara pemerintah sendiri berharap, agar ada stabilitas di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti