Alasan-alasan Anies Baswedan Lepas Rem Darurat PSBB

Adapun, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai PSBB ketat di Jakarta yang diterapkan sampai 11 Oktober 2020 tidak efektif. Menurutnya, hal ini terjadi karena tidak sinkron dan harmonisnya kebijakan antara pemerintah pusat, DKI Jakarta dan daerah.

"Pandangan saya PSBB kemarin itu tidak efektif ya karena tidak sinkron kebijakan antara pemerintah DKI Jakarta dan pusat. Dan tidak harmonisnya DKI Jakarta dan daerah sekitar Bodetabek. Apalagi kalau diperpanjang di tengah situasi sosial-politik seperti ini tidak akan efektif," katanya dikutip dari Republika, Senin (12/10).

Kemudian, ia melanjutkan dalam beberapa waktu terakhir PSBB tidak efektif jauh sekali saat dibandingkan pada PSBB awal yaitu 10 April 2020. Hal ini terjadi situasi sosial dan politik yaitu Pilkada dan UU Cipta Kerja. Sehingga, DKI Jakarta tidak bisa mengendalikan kasus Covid-19.

Baca Juga: Mundur dari Demokrat, Ferdinand Lagi Cari Perhatian Jokowi

Baca Juga: Anies Bangunkan Bioskop dari Mati Suri, Nasib Dua Saham Perusahaan Perfilman Bak Langit dan Bumi!

Hermawan menyarankan penanganan Covid-19 berdasarkan pada kepedulian komunitas (community based) itu lahir dari kepedulian masyarakat. Ia mencontohkan, jika ada salah satu orang di lingkungan  RT atau RW terkena Covid-19, lalu, masyarakat secara cepat menyiapkan satu rumah untuk isolasi mandiri orang yang terkena Covid-19. Dengan begitu mereka punya empati dan gotong royong serta menghilangkan stigma orang yang terkena Covid-19.

"Hal ini harus distimulasi oleh pemerintah. Harus ada kampanye masif. Lalu, ada tenaga kesehatan serta pengawasan penegakan pendisiplinan. Jadi, ini menjadi program dasarnya. Ada karang taruna dan majlis taklim. Mereka bisa bekerja sama," kata dia.

Ke depannya, Hermawan meminta pemerintah pusat maupun daerah memiliki kebijakan yang sikron dan harmonis. Jangan di DKI Jakarta menerapkan PSBB, di daerah Bekasi ramai masyarakat berkumpul di restoran atau kafe.

"Program community based harus dikampanyekan secara masif oleh pemerintah. Akhir-akhir ini jangan berharap pada PSBB, karena semua yang direncanakan dari awal akhirnya kacau saat masyarakat lakukan demo. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa," kata dia.