Daerah Perlu Lakukan Evaluasi Otsus Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

Pemerintah menegaskan otonomi khusus (Otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap akan berlanjut apalagi tidak ada pencabutan undang-undang. Yang sedang dilakukan adalah evaluasi, agar pelaksanaan otsus semakin baik. 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menjelaskan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar otsus dapat benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki, menurut dia, sampai saat ini belum ada keterbukaan baik Pemrov, Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan penyerapan dan.  Baca Juga: Di Tengah Pandemi, PUPR Perkuat Konektivitas Kawasan Perbatasan

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. Yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua.  Baca Juga: Berkat Dana Otsus Banyak Anak Muda Papua Mampu Sekolah di Luar Negeri

 “Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait imlementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi, dalam webinar, Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10/2020). 

Wempi memastikan, pemerintah pun komitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat, dimana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat. 

Dalam kegiatan yang sama, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, menambahkan, agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua.Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan masyarakat Otsus itu tidak sampai ke masayarakat.  Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan. 

“Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.