Di Tengah Pandemi, PUPR Perkuat Konektivitas Kawasan Perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menegaskan bahwa pembangunan ini sejalan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Awal Oktober, Realisasi Belanja PUPR Sudah 60%

"Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," kata Basuki di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Di Kalimantan, misalnya, Kementerian PUPR secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 kilometer yang berada di tiga provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua. Tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 kilometer. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 kilometer dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 kilometer. Mudah-mudahan dua tahun ke depan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sampai Kalimantan Timur," jelasnya.

Sementara itu, untuk jalan perbatasan NTT dan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 kilometer. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.

Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sepanjang 1.098,24 kilometer juga terus dilaksanakan secara bertahap. Hingga akhir 2019, telah tembus sepanjang 919,16 kilometer atau menyisakan 179,08 kilometer.

"Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Di mana, barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan," pungkasnya.