Daerah Perlu Lakukan Evaluasi Otsus Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

Dijelaskan Paulus, sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir. 

“Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” katanya.   

Sementara itu, Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan, KSP saat ini sudah dan terus membuka komunikasi dengan pemda, masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus. KSP pun selama 6 bulan terkahir, melakukan komunikasi, menggali informasi soal Otsus dimana ada kesan memang belum semua kabupaten kota menunjukan keterbukaan untuk mengevaluasi dari Otsus yang sudah jalan. Meski begitu, ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura.

“Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus yang selama bergulir, hasilnya bagi masyakakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi,” ujarnya.  

KSP terus mendorong agar fasilitas dasar betul betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai debottlenecking, akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang. 

KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan. Apalagi Presiden sudah mengingatkan bahwa, dalam membangun Papua dan Indonesia, perlu semangat cara pandang baru. Apalagi sudah ada Inpres No 9 2020 Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

“KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah,”ucapnya.  

Michael Manufandu, Duta Besar Senior Pamong Papua menilai, negara telah sepenuhnya mendukung kemajuan Papua dengan anggaran besar. Karena itu, dana yang sejak bergulir otsus mulai 2002 hingga 2020 mencapai Rp94,7 triliun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah karena berdasar undang-undang, semua hak telah diberikan ke daerah. 

“Jelaskan, apa yang sudah dilakukan untuk rakyat dari dana Otsus. Mereka yang tanggung jawab, karena otonomi sudah diberikan, ini perlu dilihat, sehingga tidak bisa mempersalahkan siapa siapa,” tegasnya.