Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahira Idris: Fokus dan Prioritas Belum Jelas

Bulan Oktober 2020 ini, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memasuki usia 1 tahun. Sementara untuk Presiden Jokowi, Oktober ini adalah tahun keenam menjalankan pemerintahan.

Untuk tahun pertama ini, banyak cobaan mendera dan berbagai gejolak melanda negeri ini. Mulai dari penanggulangan pandemi yang masih butuh usaha ekstra keras untuk mengendalikannya, pengesahan undang-undang yang mendapat penolakan luas dari publik antara lain revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, potensi kemerosotan ekonomi, hingga penegakan hukum yang terus mendapat sorotan publik.

Baca Juga: Setahun Menjabat, Begini Tapak Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Kelapa Sawit

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, akibat pandemi Covid-19 di sepanjang 2020 ini, seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang berat dan kompleks termasuk tentunya Indonesia. Pandemi bukan hanya mengarah kepada krisis kesehatan, melainkan juga mengancam kehidupan ekonomi.

Namun, menurutnya, negara yang fokus dan konsisten pada prioritas, serta punya visi jelas menanggulangi Covid-19, tidak hanya berhasil mengendalikan pandemi, tetapi juga mampu menata kembali ekonomi masyarakatnya.

"Saya melihat fokus dan prioritas pemerintah terpecah-pecah selama pandemi ini. Ingin mencari keseimbangan antara menanggulangi pandemi dengan ekonomi, yang terjadi saat ini malah Covid-19 belum terkendali dan ekonomi belum juga tumbuh positif. Padahal, di banyak negara pemulihan ekonomi bergantung pada seberapa cepat penanganan Covid-19 di negara tersebut. China, Vietnam sudah membuktikannya. Pandemi terkendali, ekonomi mereka mulai tumbuh positif," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulis kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Menurut Fahira, berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat, salah satunya akibat pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, juga membuat fokus dan konsentrasi publik terpecah untuk ikut membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Masyarakat yang sedapat mungkin berdiam diri di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, terpaksa turun ke jalan dalam jumlah yang besar untuk menolak pengesahan UU yang memang sejak awal pembahasan mendapat penolakan luas.

Pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-baru ini dinilai banyak orang sebagai kebijakan pemerintah yang begitu fokus mengurus masalah regulasi investasi. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah fokus penuh mengendalikan pandemi.

"Dalam situasi krisis akibat pandemi ini tentunya kinerja pemerintah harus benar-benar fokus dan tepat dalam memilih prioritas. Tidak boleh business as usual atau terjebak dalam pekerjaan rutin. Pandemi ini harus jadi fokus dan prioritas untuk dituntaskan. Karena hanya dengan begitu, ekonomi dan investasi bisa menggeliat lagi," pungkas Fahira.