Rocky Gerung Kritik PDIP: Bukan Demokrasi yang Kebablasan, tapi Kedunguan Pemerintah yang Kebablasan

Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan, mayoritas publik setuju aparat makin bertindak semena-mena dan beringas terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Ada 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa.

"Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih hati-hati," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Ahad (25/10).

Selain itu, IPI juga merilis sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan, bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

"Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apa pun isinya," kata Burhanuddin.

Menanggapi hal itu, filsuf politik Rocky Gerung mengomentari fenomena rezim Jokowi yang semakin beringas menangkap-nangkapi pihak yang kritis dan berlawan dengan pemerintahan.

"Sebetulnya keadaan ini seperti Republic of Fear, republik ketakutan, kita ada di situ juga. Ukuran peradaban demokrasi kita sudah diperlihatkan oleh Indikator dan Kompas," kata Rocky seperti dikutip dari akun Youtube Hersubeno Arief.

Rocky menambahkan saat ini terlihat jelas kegugupan Istana dalam menghadapi gelombang protes rakyat, terutama menyangkut penolakan RUU Cipta Kerja. Herannya, lanjut Rocky, makin banyak gelombang protes, makin banyak muncul akun bodong yang memuji rezim Jokowi.

"Semakin pemerintah cemas semakin banyak buzzer yang membela yang padahal dulu dibantah sendiri oleh Istana," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu miris melihat tingkah elite-elite PDIP yang justru terkesan memberangus kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi.

"Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mulai menganggap demokrasi sekarang sudah mulai membahayakan tujuan bernegara. Ajaib, bahwa seolah-seolah penyebab dari kejatuhan legitimasi Jokowi karena kita terlalu demokratis. Mereka pakai istilah seolah-seolah demokrasi yang kebablasan. Dianggap bahwa demokrasi kebablasan, (kenapa) bukan kedunguan pemerintah yang kebablasan, bukan arogansi pemerintah yang kebablasan. Disalahkanlah demokrasi, kita tak habis pikir, suatu partai yang pakai nama demokrasi tapi menyalahkan demokrasi," kritiknya pedas.