Awas, Taiwan Ragu-ragu AS di Bawah Biden Mau Keras ke China

Kekalahan Donald Trump di Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) membuat Parlemen Taiwan menyangsikan keberlanjutan dukungan negeri adidaya itu dalam melawan China.

Selama Trump memimpin AS, Taiwan memang mendapatkan dukungan yang kuat dari AS. Namun, Pemerintah Taiwan berusaha meyakinkan parlemen, bahwa Presiden terpilihnya Joe Biden bakal melanjutkan dukungannya pada negara pulau yang diklaim China itu.

Baca Juga: Terungkap, Nasib Karier Ivanka Trump Usai Ayahnya Kalah Pilpres

Kemarin, beberapa legislator menggambarkan Biden sebagai sosok yang “ramah” kepada China. Sebagian politikus lainnya mengingatkan kembali penentangan Biden terhadap rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibuat, untuk memperkuat keamanan Taiwan pada 1999.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah apakah pemerintahan Biden dapat menyesuaikan ke- bijakannya,” kata legislator dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, Huang Shih Chieh, kutip Reuters.

Merespons pertanyaan itu, Kepala Dewan Taiwan untuk Urusan China Daratan, Chen Ming Tong, berulang kali meyakinkan anggota parlemen, bahwa perubahan mendasar dalam dukungan AS untuk Taiwan tidak mungkin terjadi.

“Tidak perlu khawatir tentang perubahan di Gedung Putih. Meskipun mungkin ada bebera- pa perubahan dalam taktik Biden terhadap China, tidak akan ada perubahan dalam strategi China,” ujarnya meyakinkan.

Chen mencatat, di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama yang ketika itu Biden menjadi wakil presidennya, AS mendorong terbentuknya “Poros Asia” untuk menentang kebangkitan China.

Biden, kata dia, tidak mungkin menentang struktur geopolitik saat ini dari kebuntuan AS- China.

“Melihat komentarnya (Biden) dan dukungan untuk Taiwan di masa lalu, kami dapat mempercayai, dia untuk terus memperkuat hubungan Taiwan dan AS,” ucapnya.

Chen mengatakan, meski Biden secara umum dipandang ramah terhadap China, politikus gaek mantan Wapres AS dua periode itu juga melontarkan banyak kritik tentang China. “Beberapa orang hanya melihat satu sisi cerita dan mengabaikan sisi lain,” tuturnya.

Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat secara dramatis sejak Trump menjabat Presiden AS, sejak empat tahun lalu. China pertama kali murka gara-gara adanya komunikasi via telepon antara Trump dan Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen, tak lama setelah politikus Partai Republik itu memenangkan Pemilu AS 2016.

Percakapan antara pemimpin kedua negara itu belum pernah terjadi sejak AS menjalin hubungan formal dengan Taiwan pada 1979. Kemarahan China semakin bertambah, setelah adanya peningkatan penjualan senjata AS ke Taiwan. Juga kunjungan dua pejabat tinggi AS ke Taipei dalam beberapa bulan terakhir.

Berbagai kebijakan itu membuat Trump menjadi sosok yang populer di kalangan masyarakat Taiwan. China lantas merespons manuver AS itu dengan meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan. Termasuk menerbangkan jet-jet tempur di atas garis tengah Selat Taiwan yang sensitif. Aktivitas militer Beijing itu pun kian meningkatkan kekhawatiran akan konflik di kawasan.

Untuk Palestina

Sedangkan di Timur Tengah, pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, mendesak Biden, membatalkan solusi damai ala Trump terkait konflik Israel-Palestina. Perjanjian yang dikenal dengan sebutan

“Kesepakatan Abad Ini” atau “Trump Peace Plan” itu dibuat tanpa melibatkan masukan dari pihak Palestina.

Melalui pernyataan resminya, Haniyah meminta pemerintahan Biden agar mencabut pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dia juga meminta AS membatalkan pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) AS ke kota suci tersebut.

“(Mendesak Biden) agar meralat arah kebijakan AS yang tak adil terhadap rakyat kami, yang menjadikan AS mitra bagi Israel dalam penindasan dan agresi (terhadap Palestina),” ungkap Haniyah, dilansir Kantor Berita Turki, Anadolu, kemarin.

Pemimpin Hamas itu pun menyerukan agar AS yang baru menghormati itikad rakyat Palestina beserta pilihan demokratis mereka. Dia juga meminta AS menahan diri dari kebijakan yang menekan rakyat dan negara-negara kawasan untuk menormalisasi hubungan dengan kelompok pendudukan Israel.