Industri Perfilman Daerah Adem Ayem, Ini Penyebabnya

Industri perfilman di Indonesia saat ini masih terbilang adem ayam saja. Padahal jumlah penduduk yang mencapai sekitar 268 juta, Indonesia bisa dipastikan menjadi pasar yang cukup besar dan potensial, termasuk Jatim. Hanya saja, beberapa pemerintah daerah di Indonesia termasuk Jatim masih belum mau menggigit industri hiburan tersebut.Baca Juga: Netflix Rilis Fitur Baru, Bisa Setel Film Kayak di TV

Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif, Film dan Televisi Kadin Jatim Luthfil Hakim secara tegas mengatakan, pemerintah daerah masih belum berani menyentuh industri perfilman dikarenakan, belum ada dukungan finansial dari pemerintah daerah setempat.

Luthfil Hakim meminta anggaran dana untuk politik bisa diarahakan pada semua sektor yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk industri perfilman. Dan sebenarnya Perda nomor 80/2014 yang tidak efektif itu pun belum jawab kepentingan dan kebutuhan industri perfilman Jatim.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa secara nasional kontribusi pendapatan industri filman mampu  mencapai Rp 2,4 triliun di 2019, naik dari Rp 2,1 triliun di 2018. Dan jumlah penonton di  2019 mencapai hampir 60 juta dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah judul film yang dihasilkan juga mengalami kenaikan menjadi 200 judul dari sebelumnya yang hanya 134 judul.

“Yang harus dilakukan pemerintah, alokasi APBD harus diprioritaskan kepada sektor yang berkontribusi. Apakah Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya sudah melakukannya dan seberapa besar alokasi APBD untuk mendukung sektor yang berkontribusi. Ini yang harus dilihat. Karena ikutan dari industri perfilman ini sangat banyak, diantaranya ada fashion dan bioskop. Ada yang bisa diraup dari sini, misalnya pembuatan merchandise,” ujar Lutfil Hakim di Surabaya, Selasa (11/11/2020).