Pemulihan Pascapandemi: Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Saat ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, melalui komite yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020.

Di sisi ekonomi, program yang dijalankan berupa anggaran stimulus untuk enam sektor, yaitu sektor kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, lembaga program korporasi, dan dukungan ekonomi melalui program kementerian/lembaga sektoral dan pemerintah daerah. 

Di sisi kesehatan, pemerintah terus melakukan program 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga dijaga melalui program 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemerintah juga mendorong dilaksanakannya Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 terkait dengan pengadaan vaksin.

Di sektor keuangan, sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerintah melakukan penempatan dana di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp47,5 triliun dan kredit yang siap disalurkan sebesar Rp188,03 triliun.

Selain di bank-bank Himbara, pemerintah juga menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank syariah. Dengan kemudahan untuk mendapatkan dana, diharapkan UMKM dan korporasi yang sifatnya padat karya dapat terjamin keberlangsungannya.

Pemerintah juga memitigasi risiko, terutama dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, sehingga pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan lainnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga mendorong agar terjadi transformasi ekonomi ke arah digital. Strategi pemanfaatan teknologi informasi ini didukung oleh rencana pengadaan kawasan ekonomi berbasis digital, pembangunan SDM yang unggul di bidang ekonomi digital, sekaligus pembukaan kesempatan untuk membangun data center.