Ancaman Pangdam Jaya Kental Nuansa Masa Lalu: Terkesan Arogan

Pernyataan Panglima Kodam Jaya dan Panglima TNI soal kerisauan terhadap keutuhan bangsa dan negara belakangan ini dinilai sangat kental dengan nuansa masa lalu dan menunjukkan arogansi tentara. Terlebih kerisauan itu tak disertai dengan hal-hal yang konkret mengenai bentuk dan tensi ancaman yang dimaksud.

"Pernyataan Pangdam Jaya maupun sebelumnya oleh Panglima TNI memang terkesan sangat kental nuansa masa lalu. Ada kesan arogansi, menakut-nakuti dan menunjukkan lembaga-lembaga lain lemah sehingga TNI harus turun tangan di situ," ungkap Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Republika, Senin (23/11/2020).

Menurutnya, kerisauan terhadap keutuhan bangsa dan negara itu tak disertai hal-hal yang konkret dan spesifik mengenai bentuk dan tensi ancaman, selain problem politik, hukum, dan keamanan. Dia mengatakan, tiga problem terakhir sebetulnya juga merupakan domain lembaga-lembaga lain, bukan TNI.

Baca Juga: Ihwal Pembubarkan FPI, Pangdam Jaya: Itu Kewenangan Pemerintah

"Saya tak akan terlalu jauh menyinggung soal netralitas dan profesionalitas karena bagaimanapun akan selalu ada pintu masuk bagi TNI untuk ikut terlibat dalam urusan penyelenggaraan negara. Tapi TNI tetap harus diingatkan agar tak terlalu jauh masuk ke ruang politik melampaui mandatnya," kata dia.

Fahmi mengungkapkan, memang sulit untuk membayangkan patriotisme dan heroisme tentara hadir tanpa disertai antusiasme tinggi dan kepeloporan. Antusiasme serta kepeloporan itu, kata dia, justru tak jarang malah berpotensi mengancam demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia (HAM), dan ketentuan hukum.

Pada akhirnya, menurut Fahmi, kata kunci peran dan kiprah TNI tetaplah politik negara. Sepanjang ada kebijakan dan keputusan politik negara yang mendasari, manuver dan tindakan itu akan aman dan sah bagi TNI, apapun bentuknya.

"Bahwa manuver dan tindakan itu mungkin menabrak ketentuan perundang-undangan, itu soal lain," jelas dia.