Peningkatan Literasi di Daerah Butuh Dukungan Banyak Pihak

Peningkatan literasi di Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kerja sama dan kolaborasi antara kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait literasi sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan literasi di daerah.

Melihat kondisi ini, Komisi X DPR RI menyelenggarakan rapat kerja/rapat dengar pendapat (raker/RDP) dengan K/L terkait untuk menjelaskan program dan dukungannya dalam peningkatan literasi di Indonesia. K/L yang turut hadir dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (25/11/2020) tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam paparan setiap K/L, diketahui bahwa sudah ada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi di daerah.

Baca Juga: Literasi Digital Generasi Milenial

Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando, menyatakan, pihaknya sudah bersinergi dengan Kementerian Desa dan Kemendagri dalam penguatan perpustakaan desa dan literasi. Syarif Bando mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Kemendagri atas kerja sama dan dukungan terkait perpustakaan desa.

Untuk mengolaborasikan dan mengakselerasi program kegiatan terkait literasi dengan Kemendikbud, Perpusnas akan terjun langsung ke masyarakat. Syarif Bando menyebut, sinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu dilakukan untuk menyelaraskan cara pandang mengenai indeks literasi masyarakat Indonesia, terutama batasan literasi di tingkat dasar dan menengah.

"Dalam konteks literasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpusnas tidak bicara tentang kemampuan mengenal huruf saja, tapi mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat Indonesia untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menyebut, literasi merupakan komitmen bersama antara K/L dan daerah. Terkait strategi peningkatan literasi di daerah, jelasnya, harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan karena strategi peningkatan literasi di daerah merupakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi K/L terkait yang telah mengeluarkan kebijakan dan program dalam mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Dia berharap, akselerasi program dan kegiatan antara K/L terkait dalam peningkatan literasi Indonesia utamanya dalam infrastruktur perpustakaan berupa fisik, ketersediaan buku di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, dan perpustakaan desa, terus ditingkatkan.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong K/L terkait untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait pembangunan budaya baca dan peningkatan literasi masyarakat.

"Mendorong K/L melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan. Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program peningkatan literasi secara berkesinambungan dan akan menjadwalkan RDP gabungan secara periodik pada masa persidangan berikutnya," tuturnya.