Perusahaan Rahayu Terseret 'Bau Amis' OTT Edhy Prabowo, Warga Tangsel Ingin Pemimpin yang Bersih

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, istri dan 15 anggota rombongannya yang lain oleh KPK, membuat warga Tangerang Selatan bertanya-tanya. KPK menduga Menteri Edhy melakukan korupsi ekspor benih udang.

Investigasi majalah Tempo Juli 2020 lalu menemukan banyak politisi yang menerima izin ekspor benih udang begitu keran ekspor ini dibuka oleh Menteri Edhy. Salah satunya Rahayu Saraswati, yang kini bertarung di Pilkada Tangsel, sebagai calon wakil walikota berpasangan dengan Muhammad sebagai calon walikota. 

Merespons sejumlah pertanyaan terkait dengan hal ini, paslon Siti Nurazizah-Ruhamaben mendukung tindakan KPK untuk mengusut korupsi kuota lobster yang telah merugikan negara itu, hingga ke akar-akarnya.

"Kami mengapresiasi langkah berani KPK dan meminta menyelesaikan kasusnya dengan tuntas," tegas Juru bicara Tim Pemenangan Nurazizah–Ruhamaben, Diska Putri Pamungkas.

Baca Juga: Profil Lengkap Edhy Prabowo, Orang Kepercayaan Prabowo yang Diringkus karena Korupsi

Menurutnya, sudah sejak awal kebijakan Menteri Edhy untuk membuka ekspor benur udang menuai kontroversi. Para nelayan, ahli-ahli perikanan, aktivis lingkungan, serta mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti menentang keras kebijakan pembukaan keran ekspor ini karena merugikan industri benih udang di Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ekspor benih udang Indonesia justru menguntungkan negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam.

Bau amis kebijakan ekspor ini makin kuat setelah pada Juli 2020 lalu, investigasi majalah Tempo dan penelusuran Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa lisensi ekspor ini ternyata dibagi-bagi pada sejumlah politisi, paling banyak dari partai Gerindra, tempat Menteri Edhy berasal. Diantara nama-nama politisi yang menerima lisensi ekspor terdapat nama Rahayu Saraswati, yang tercatat sebagai Direktur Utama PT. Bima Sakti Mutiara, salah satu dari 30 badan usaha yang menerima izin ekspor. 

Melalui akun Youtube-nya, Rahayu Saraswati mengaku perusahaannya mendapat izin ekspor melalui aturan yang sah. Tapi penangkapan Menteri KP Edhy Prabowo menimbulkan pertanyaan besar apakah memang perizinan ekspor ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak.

Diska menegaskan untuk maju, Tangsel harus bersih sejak dari pemimpinnya. Masyarakat Tangsel memiliki hak untuk mendapatkan pilihan pemimpin yang bebas dari jejak korupsi. Dalam survei-survei yang diselenggarakan selama masa Pilkada di Tangsel, sebagian besar warga menginginkan kepemimpinan baru yang bersih, transparan dan akuntabel.