Jenderal Andalan Jokowi Buka-bukaan Ihwal Polemik Pangdam Jaya dengan FPI

Setelah sekian lama tak ada kabarnya, mantan Panglima Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) pertama era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo, muncul juga di hadapan publik.

Dia adalah Jenderal TNI (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo. Sang jenderal asal Tegal, Jawa Tengah ini muncul melalui siaran virtual pada Kamis siang (26/11/2020) dilansir, Jumat (27/11/2020).

Dan yang menariknya, Jenderal TNI Gatot, langsung buka-bukaan membahas persoalan terkini yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yakni penertiban baliho liar bergambar wajah pimpinan FPI, Rizieq Shihab di seluruh wilayah Jakarta.

Baca Juga: Habib Rizieq Lantang Teriak: Saya Tak Pernah Katakan Anggota FPI Itu Suci

Menurut penyandang empat bintang emas TNI itu, sebenarnya permasalahan pengerahan prajurit TNI oleh Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dalam penertiban baliho liar di Jakarta, tak jadi masalah dan tidak ada aturan yang dilanggar Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, sebagai Panglima Kodam Jaya yang mengeluarkan perintah.

Namun, kata Jenderal TNI Gatot, yang menjadi masalah ialah ketika perintah itu dikeluarkan Pangdam Jaya, tidak berdasarkan prosedur yang berlaku. Misalnya, tanpa melalui perintah Panglima TNI atau Presiden sebagai pemegang tongkat komando tertinggi.

"Kita lihat saja kalau itu perintah Panglima TNI atau presiden tidak bisa disalahkan Pangdam Jaya. Tapi, kalau tidak ada perintah, Kita tunggu saja ada teguran atau tidak," kata Panglima TNI ke-19 ini.

Kemudian, Jenderal Gatot menerangkan, jika pun ada permintaan bantuan dari pihak terkait, seperti kepolisian dan Satpol PP kepada TNI untuk menertibkan baliho liar, seharusnya Kodam Jaya tidak mengerahkan kendaraan taktis. Sebab, memang ada beberapa jenis saja aset TNI yang boleh dikerahkan dalam perbantuan.

"Contohnya pesawat angkut, boleh digunakan; kapal rumah sakit, boleh digunakan; kapal angkut, boleh digunakan; truk, boleh digunakan. Tapi, kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan. Karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer," kata Jenderal Gatot.

Jadi kata Jenderal Gatot, semua pihak jangan mudah menuduh Mayjen TNI Dudung bersalah terlebih dahulu, sebelum diketahui landasan pengambilan keputusan dalam kegiatan penertiban baliho liar tersebut.

"Dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan di mana yang dilakukan Pangdam Jaya ini, sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh berikan bantuan kepada Kepolisian RI dan Pemda DKI," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-30 itu.

Selain itu, menurut Jenderal Gatot, apapun yang telah dilakukan TNI dalam hal ini Kodam Jaya, pada kegiatan penertiban itu, secara garis besar kegiatan penertiban yang dilakukan prajurit TNI, tidak akan membuat TNI bermusuhan pada FPI atau juga Rizieq Shihab.

"Apa pun keputusannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? FPI maupun Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," kata Gatot.

Sebuah ormas baru bisa berhadapan dengan TNI sebagai musuh, jika organisasi itu secara nyata dan sah, telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

"Kecuali disampaikan FPI ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah itu baru bermusuhan. Kalau tidak, tidak ada alasan," kata lulusan Akademi Militer 1982 tersebut.

Untuk diketahui, Jenderal TNI Gatot sudah lama tak tampil di hadapan publik. Bahkan, dia tak bisa menghadiri penyerahan Bintang Mahaputera yang diberikan Presiden Joko Widodo di Istana.

Baca Juga: Mantan KSAU Pasang Badan buat Pangdam: Rizieq, Jangan Berkata Seenak Jidatnya!

Jenderal TNI Gatot merupakan perwira tinggi TNI yang dipilih Jokowi untuk mengisi kursi jabatan Panglima TNI  untuk menggantikan Jenderal TNI Moeldoko. Jenderal Gatot dilantik Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015, dan masa tugasnya berakhir pada 8 Desember 2020.

Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini disebut-sebut sebagai salah satu Jenderal TNI paling akrab dan menjadi andalan Presiden Jokowi menjaga NKRI. Mereka sering tampil bersama dalam momen-momen yang tak pernah terjadi pada Presiden dan Panglima TNI sebelum-sebelumnya, salah satunya ketika mereka berdua naik sepeda motor menerobos masuk ke pedalaman Papua. Lalu mendampingi Jokowi untuk mengikuti Salat Jumat bersama di Monas dalam Aksi 212.