Papua Barat Deklarasi, Rocky Gerung Cuma Bilang: Indonesia Tak Sedang Baik-Baik Saja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik, Rocky Gerung meminta para menteri Kabiner Indonesia Maju, untuk segera bergerak cepat menyikapi deklarasi kemerdekaan Papua Barat, tepat di hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Selasa (1/12).

Ia menilai para menteri harus menjelaskan situasi sebenarnya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari kondisi Indonesia saat ini. Baca Juga: Jokowi Sebut Semua Keadaan Memburuk, Harga Emas Per Hari Ini Ambruk!

Diketahui sebelumnya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan menunjuk Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.  

Terkait itu, Rocky mengatakan deklarasi Papua Barat, merupakan tamparan pemerintah Indonesia yang enggan membuka  percakapan formal dengan OPM.

“Istana gak mau buka peluang itu, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan,” katanyanya, dalam chanel YouTube Rocky Gerung Official, seperti dikutip, Kamis (3/12/2020). Baca Juga: Eh Buset!! Rocky Gerung Bilang Istana Tempat Setan Gentayangan: Iblis-Iblis..

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Istana harus berterimakasih kepada Papua Barat karena telah menunjukkan realitas permasalahan yang terjadi di Tanah Air.

“Pemerintah harus berterima kasih karena dengan ekspresinya itu kemudian mereka memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta sejumlah menteri untuk sigap dalam menanggapi hal ini.

“Keadilan yang tidak tiba di tanah Papua itu, mesti betul-betul secara bijak diuraikan terutama oleh Menteri Pertahanan (Menham), Menko Polhukan, dan Menteri dalam Negeri, mereka mesti tunjukkan kepada Jokowi supaya paham bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja,” ucapnya.

“Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat oleh intelijen, supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul memperhatikan nilai HAM,” tuturnya.

Karena itu, menurutnya, sekali saja pemerintahan melakukan pelanggaran HAM di Papua, maka Papua dapat betul-betul merdeka.

“Sekali tergelincir pada pelanggaran HAM, seluruh dunia akan kembali menselebritikan tuntutan independen dari masyarakat Papua, dan bagi forum Internasional itu ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa itu,” ucapnya.