Makin Serius Kembangkan BBN, Pemerintah Siapkan 5 Langkah Strategis

Perkembangan industri Bahan Bakar Nabati (BBN) meningkat pesat. Bagi Indonesia, BBN tidak sekadar memenuhi pasar domestik, namun juga menopang penyerapan minyak sawit yang menjadi bahan baku utama pada pembuatan biofuel serta mengurangi impor bahan bakar fosil.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menjelaskan awal pengembangan BBN didorong akibat semakin besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor bahan bakar fosil.

Data 2019 menunjukkan defisit yang mencapai US$9,3 miliar akibat impor kurang lebih 50% bahan bakar fosil di Indonesia. Sebaliknya, melalui program mandatori biodiesel 30 (B30) berbasis sawit yang dicanangkan pemerintah mampu menghemat devisa hingga US$3,09 miliar atau setara dengan Rp44,74 triliun di 2020.

Baca Juga: BPDPKS: Biodiesel Naik, Peremajaan Sawit Rakyat Kian Penting

Tidak hanya itu, program tersebut juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (EGRK) sebesar 17,5 juta ton CO2eq atau setara dengan 45% pada target energi dan transportasi di 2019. Juga, diproyeksikan akan mengurangi 25 juta ton CO2eq atau 68% dalam kontribusi pada target energi dan transportasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa BBN berbasis sawit telah menjadi bagian dari strategi ketahanan energi pemerintah nasional. Sejak awal 2020, B30 telah memproduksi 4,28 juta ton biodiesel pada semester I 2020.

Secara khusus, lanjutnya, pemerintah telah menciptakan lima langkah strategis untuk pengembangan BBN. Pertama, dengan menjamin program B30 berjalan sesuai target. Kedua, riset dan perencanaan pengembangan B40 dan B50 baik dari sisi teknis dan ekonomis, meliputi roadtest serta pengujian pada mesin pembangkit listrik tenaga diesel.

Ketiga, melalui kerja sama dengan Pertamina dalam mendorong program Greenfuel dengan memproduksi green diesel, green gasoline, dan green avtur beserta studi kebijakan, efisiensi, teknologi, pasokan, insentif, dan infrastruktur pendukung, beserta pengembangan industri pendukung seperti metanol dan katalis.

Keempat, ialah pengembangan hidrogenasi minyak sawit (HPO) bekerja sama dengan Pertamina, Pupuk Indonesia, ITB, BPDP-KS, dan pemangku kepentingan lain. Kelima, memanfaatkan lahan reklamasi atau bekas pertambangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi lahan bekas tambang, serta bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan komoditas yang paling cocok.

"Pemerintah sedang melakukan uji coba HPO (D-100) yang dimulai sejak pertengahan 2020. Secara kualitas, sejauh ini HPO lebih bagus daripada biofuels ataun jenis diesel lainnya. HPO sangat mirip dengan minyak diesel namun terkait nilai kalori, diesel lebih sedikit dibanding HPO," jelas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan program bakar bakar nabati sesuai dengan roadmap yang telah dibuat.

Baca Juga: Di Masa Corona, Industri Sawit Penyelamat Devisa

"Kami menginginkan sustainable biodiesel sehingga kami juga membutuhkan sustainable fund sebagai dukungan," tegas Dadan.

Dalam mendukung program ini, VP Strategic Planning PT Kilang Pertamina mengungkapkan telah membangun beberapa infrastuktur untuk memenuhi perencanaan ini. Adapun tiga langkah strategis Pertamina, di antaranya modifikasi unit pada Kilang Cilacap dengan melanjutkan CPO 3000 barel per hari untuk menghasilkan diesel hijau.

Kedua, memodifikasi lebih banyak unit selain perawatan kelapa sawit dan fasilitas lainnya sehingga target mereka melanjutkan CPO 6000 barel per hari.Terakhir, Pertamina akan membangun kilang baru yang lebih besar dari Kilang Cilacap yakni Kilang Plaju dengan perkiraan kapasitas 20.000 barel per hari, pakan CPO, dan akan berfokus pada produksi green diesel dan green avtur.