Mulutmu Harimaumu, Gatot Nurmantyo Diserang Gara-Gara Omongannya Sendiri

Eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menyebut, TNI saat ini bergaya Orde Baru alias Orba. Gara-gara omongannya itu, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu diserang rame-rame.

Pernyataan itu dilontarkan Gatot saat menjadi pembicara kunci dalam webinar KAMI, Jumat (4/12/2020) malam. Dia menjelaskan, di era Orba, tentara terjun dalam dunia politik. Korps baju loreng, juga kerap dijadikan sebagai salah satu alat propaganda politik oleh pemerintah yang tengah berkuasa. Baca Juga: Mati-Matian Bela Habib Rizieq: Gak Aneh, Gatot Nurmantyo Butuh Massa Buat Pilpres 2024

“Kalau kami melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu,” ujar Gatot.

Gatot menduga, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjadikan TNI sebagai kekuatan politik. Inilah yang dulu menyebabkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-sebutan TNI zaman Orba-jatuh pada titik paling rendah. Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bela Rizieq: Kalau Memang Negara Ini Adil...

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga profesionalisme tentara. “TNI milik negara, bukan pemerintah,” tegasnya. 

Gatot tidak menjelaskan sercara detail mengenai TNI kembali bergaya Orba. Namun, sebelumnya Gatot menyoroti sikap Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang perintahkan prajuritnya turunkan aliho Rizieq Shihab dan konvoi kendaraan taktis di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Tolong pisahkan, yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk yang dilakukan Koop (Koopsus TNI) di Petamburan yang menurunkan kendaraan taktis, itu sama. Tidak boleh keluarkan kendaraan taktis di masa damai ini,” tukas Gatot.

Lalu apa tanggapan pemerintah? Menko Polhukam, Mahfud MD tak ambil pusing dengan omongan Gatot. “Terserah saja Pak Gatot Nurmantyo bilang begitu,” ujarnya, semalam.

Menurut Mahfud, dalam negara demokrasi, setiap orang punya hak untuk menilai dan mengkritik. Kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum.

Tapi, Mahfud mengingatkan, pemerintah juga punya hak untuk menjawab kritik dan balik memberikan penilaian. “Kritik yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan,” tandasnya.

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPR. Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Gatot tersebut. Menurut Charles, Gatot sedang berhalusinasi di siang bolong.

“Atau mungkin Pak Gatot sedang membicarakan hasratnya ketika memimpin dulu untuk membawa institusi TNI ke ranah politik praktis?” sindirnya.

Sebagai anggota Komisi I, Charles tidak melihat perubahan TNI ke arah Orba seperti yang dituduhkan Gatot. Dia mengingatkan, tentara di masa Orde Baru terlibat politik praktis dan menduduki tempat di lembaga eksekutif dan legislatif. “Sekarang kan tidak?” beber politisi PDIP itu.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, ikut menyayangkan pernyataan Gatot yang dianggap merendahkan TNI. Pernyataan Gatot itu bisa melukai hati prajurit TNI.

“Jangan lukai hati prajurit. TNI kita profesional,” tegasnya, kemarin.

Pernyataan Gatot dinilai berbau provokasi. Ini bisa mengganggu soliditas di tubuh TNI. Padahal saat ini korps itu justru tengah mendapat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan peran TNI dalam masa pandemi Virus Corona. Mereka sudah terlibat sejak awal pandemi. Mulai dari pemulangan WNI dari beberapa negara, hingga membantu mengawasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tanah Air.

Lalu bagaimana dengan TNI? Rakyat Merdeka mencoba mengontak Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad. Namun, hingga semalam dia belum membalas pesan singkat yang dikirimkan.