Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus berupaya dalam meningkatkan produktivitas pertanian guna menghadapi krisis pangan 2021. Salah satunya dengan membuka pasar untuk memudahkan petani lokal dalam menyalurkan hasil pertaniannya melalui West Java Food & Agriculture Summit (WJFAS) 2020.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengakui, tahun 2021 Jabar berpotensi krisis pangan khususnya beras. Hal ini dikarenakan masih bergantungnya pemenuhan kebutuhan beras dari negara lain seperti Vietnam. Baca Juga: Dipimpin Jokowi, 12 Perusahaan Jabar Ekspor ke Pasar Global Senilai Rp542 Miliar
Negara tersebut akan mengurangi jumlah ekspor beras termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Benny memastikan pihaknya menerapkan berbagai kebijakan agar produktivitas pertanian lokal bisa meningkat.
Salah satunya dengan membuka pasar luar negeri untuk menyalurkan hasil pertanian Jawa Barat. Selama ini, dia tidak memungkiri banyaknya petani lokal yang kebingungan dalam menyalurkan hasil usahanya tersebut.
Oleh karena itu, Benny menyebut di pengujung tahun ini pihaknya bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menggelar West Java Food & Agriculture Summit (WJFAS) 2020 yang bertujuan mempertemukan pasar dengan petani Jawa Barat. Acara yang digelar di Bandung pada 10 Desember mendatang ini akan mengundang sedikitnya 84 pihak terkait yang akan menyerap hasil pertanian Jawa Barat.
"Tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri, kita menggelar kegiatan ini,"katanya kepada wartawan di Bandung, Senin sore (7/12/2020).
Benny menyebutkan kelapa hasil petani Jawa Barat akan diekspor ke Jepang dan Korea yang nota kesepahamannya akan ditandatangani dalam WJFAS 2020. "Ada juga ekspor kopi dan ubi, yang sign-nya juga di WJFAS nanti," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya pun akan berupaya dalam menambah jumlah petani karena saat ini, minat masyarakat Jawa Barat untuk bertani terus menurun.
Oleh karena itu, pihaknya merekrut petani milenial yang diharapkan bisa menarik minat bertani di kalangan penduduk muda tersebut. "Saat ini ada 1.000 petani milenial yang dibina dinas peternakan dan dinas perkebunan," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menjalin kerjasama dengan peneliti bidang pertanian. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti yang terjadi di Cipageran, Kota Cimahi.
"Di Cipageran yang asalnya menghasilkan 5,8 ton, sekarang jadi 10-11 ton," katanya.
Adapun, Deputi Direktur Koordinator Kelompok Perumusan KEKDA BI Jabar Taufik Saleh menambahkan pertanian merupakan sektor usaha yang berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah seperti bagi Jawa Barat.
Hal inipun terbukti pada saat pandemi virus korona ini mengingat usaha dari sektor tersebut mampu bertahan bahkan terus berkembang.
"Usaha dari sektor pertanian ini berkontribusi 13%. Dengan WJFAS ini diharapkan bisa mengangkat sektor pertanian," ungkapnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pada 2021 Jabar akan mengalami krisis pangan, maka semua pihak harus menjadikan pangan sebagai ekonomi baru. Artinya masyarakat mau berwira usaha di sektor pangan dengan terjun ke desa.
Krisis pangan ini mayoritas akan terjadi di karbohidrat seperti beras dengan asumsi jika negara-negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand di semester II 2021 akan memberhentikan ekspor untuk kepentingan di dalam negerinya.
"Itu lah yang menjadikan kewaspadaan kita," kata Ridwan Kamil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: